SURVEY LAHAN SEKOLAH RAKYAT DI PESSEL  DUA LOKASI DITINJAU, SALAH SATUNYA BERPELUANG DISETUJUI KEMENTERIAN PU

Pesisir Selatan  nrtvnews.live  Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) bersama Tim Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis (Satker DJPS) Kementerian PUPR melakukan survei lapangan terhadap dua lokasi calon lahan Sekolah Rakyat (SR) pada hari Selasa (27/05). Survei ini merupakan tindak lanjut dari proposal yang telah diajukan oleh Bupati ke Menteri Sosial dan Tim  Sekolah Rakyat di Jakarta pada 23 April 2025 lalu.

Rombongan tim survei diterima langsung oleh Sekda Pessel Mawardi Roska, Kepala Bappeda Hadi Susilo, serta Sekretaris Dinas Sosial Irwan Fahlevi, pada pukul 11.00 WIB.

Kegiatan survey dihadiri dan dipimpin oleh Wakil Bupati, Risnaldi Ibrahim yg sudah menunggu di Linggo Sari Baganti, ikut  mendampingi Tim survey UPT Kementrian PU, OPD teknis terkait antara lain Dinsos PPrPA dihadiri Junaidi,  Plt.Kadis dan Afrida Kabid  Dayasos , Viona Mirzal, Kabid pada  Dinas PU, Irwansyah Kabid Perkimtan LH, In Pupunk , Kabag Prokopim, Zaky, bidang Aset Daerah BPKAD, Kasubag Aset pada Dinas Pertanian, Kabid IKP Diskominfo, Alpri Yendri Camat Lengayang dan Irfan Linggo Sari Baganti , Kepala UPT PPPP Keswan Lengayang serta tokoh masyarakat diantaranya Agri Mustakim mantan anggota DPRD Pessel.

Dua Lokasi disurvei

Lahan Peternakan Belakang Kantor Camat Linggo Sari Baganti (LSB)

Luas lahan: ±3,7 ha

Status: Bersertifikat

Hasil survey : Kontur tanah dinilai baik namun belum memenuhi syarat minimal luas 6 ha. Tokoh masyarakat setempat menyatakan komitmennya untuk  menambah sisa lahan.

Kebutuhan: Pematangan lahan.

Lahan PPPP Keswan Lengayang

Luas lahan: ±8,7 ha (melebihi persyaratan minimal)

Status: Sertifikat dalam proses (pengukuran oleh BPN telah dilakukan, Pertek terbit 15 Mei 2025)

Hasil survey : Kontur tanah baik, meskipun sebagian area perlu dilakukan pematangan seperti penimbunan lahan gambut, pemotongan pohon, dan pengosongan area.

Tindak Lanjut dan Rencana Ekspose

Hasil survei ini akan diekspose secara internal di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR pada 2 Juni 2025. Apabila salah satu lokasi disetujui, maka Tim Satker akan menyampaikan langkah tindak lanjut kepada Pemkab Pessel untuk proses pembangunan Sekolah Rakyat.

Wakil Bupati Pesisir Selatan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten siap menindaklanjuti arahan Kementerian, termasuk melengkapi dokumen pendukung dan pematangan lahan. “Kami berterima kasih atas kunjungan tim pusat, dan akan terus bersinergi demi terwujudnya pembangunan Sekolah Rakyat di Pesisir Selatan,” ujarnya (Alpin)