Pertemuan Internal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar bersama Wamen Dikdasmen Dr. Fajar Riza Ulhaq, M.Si

Pertemuan Internal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dipimpin oleh Dr. Bakhtiar, M.Ag, dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Dr. Fajar Riza Ulhaq, M.Si, berlangsung dalam suasana penuh semangat dan diskusi yang konstruktif.

Acara ini diadakan di Gedung Muhammadiyah Sumatera Barat Kamis, 12 Desember 2024, dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Sumatera Barat, menciptakan platform yang solid untuk berbagi pengetahuan dan strategi pendidikan yang lebih baik.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para tokoh kunci dalam organisasi, termasuk Buya Zaitul Ikhlas, Dr. Murizal, M.Ag, dan Prof. Ikwan Matondang, serta pimpinan dari berbagai daerah lainnya. Di antara tamu undangan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pesisir Selatan diwakili oleh Adril Maiyanto, M.Pd., Elpinas, S.Kom, dan Dr. (c) Mardianton, M.Pd, yang semuanya memberikan kontribusi penting dalam diskusi. Dalam agenda yang direncanakan, Wakil Menteri Dr. Fajar membahas secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah swasta di berbagai wilayah, serta dampak kebijakan yang ada. Ia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dengan lantang menyatakan, “tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta.” Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan merupakan langkah penting dalam mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan yang telah lama terjadi dalam sistem pendidikan.

Dr. Fajar juga menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya kebijakan administratif semata, tetapi juga sebuah keharusan moral dalam memastikan pendidikan yang adil bagi semua. “Selama ini, kebijakan yang berlaku telah menciptakan ketidakadilan yang merugikan banyak pihak,” imbuhnya, menjelaskan bahwa guru PPPK akan diberi penugasan kembali ke sekolah asal mereka sesuai dengan surat dari Menteri Dikdasmen. Ini adalah peluang yang sangat penting, mengingat Undang-Undang ASN yang selama ini membatasi guru PPPK untuk tidak bisa mengajar di sekolah swasta.

Koridor baru yang dibuka oleh Menteri Dikdasmen ini diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan di sektor swasta, memberikan mereka akses terhadap guru yang berkualitas dan berpengalaman. Di samping itu, Wamen Dr. Fajar juga mengungkapkan rencana pemberian bantuan infrastruktur kepada sekolah swasta, dengan alokasi anggaran sebesar 17 triliun yang sepenuhnya dipersiapkan untuk peningkatan fasilitas.

Dan bantuan ini akan dikelola melalui Kementerian PUPR, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung semua jenis sekolah dalam meningkatkan fasilitas belajar mengajar. “Penggunaan anggaran ini akan diatur melalui instruksi presiden dalam bentuk swakelola,” tambahnya, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Terobosan lain yang disampaikan oleh Wamen Dr. Fajar adalah realokasi dana untuk tahun 2025 yang akan memfokuskan pada pelatihan guru swasta dan guru  agama di tingkat tertentu, menandakan pengakuan pentingnya peran guru swasta dan guru  agama dalam mempersiapkan generasi yang memiliki akhlak dan pengetahuan agama yang baik.

Selain itu, Wamen Dr. Fajar juga menekankan kepada semua hadirin bahwa proses administratif untuk sekolah akan dibuat lebih sederhana. “Sekolah tidak lagi akan direpotkan dengan administrasi laporan yang rumit, tetapi cukup memberikan laporan kinerja sekali setahun,” tegasnya, menciptakan harapan baru bagi para pendidik dan pengelola sekolah untuk fokus pada pengajaran yang bermutu tanpa terbebani oleh birokrasi yang berlebihan.

Sebagai Ketua Lembaga Kajian Strategis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Fajar mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan visi pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.(Alpin)