Category: Agama

Ekonomi Umat Berbasis Masjid: Solusi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Selatan

nrtvnews.live Pesisir Selatan – Masjid bukan hanya tempat ibadah, melainkan pusat pemberdayaan ekonomi umat yang mampu mengurangi kemiskinan di lingkungan sekitar. Mardianton, mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi Jurusan Kajian Lingkungan dan Pembangunan UNP, berpendapat bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat gerakan ekonomi yang bisa memajukan kesejahteraan umat.

Berdasarkan data BPS Pesisir Selatan tahun 2024, terdapat 547 masjid dan 924 musala di kabupaten ini. Jika masjid dan musala ini diberdayakan secara optimal, dampaknya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat akan sangat signifikan. ”Masjid bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mendorong kemandirian jamaah dan masyarakat sekitar”, ungkap Mardianton.

Berbagai program bisa dijalankan melalui masjid, mulai dari edukasi ekonomi hingga pemberdayaan UKM berbasis jamaah. Keuangan masjid yang sudah mapan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha berbasis syariah. Hal ini diharapkan dapat melahirkan unit usaha baru yang dikelola oleh jamaah dan warga sekitar, sehingga pampu memperkuat ekonomi umat.

Selain itu, pengurus masjid juga diharapkan ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi ini. Pengurus bisa membantu dalam pemasaran produk UKM yang dihasilkan jamaah, sehingga produk mereka memiliki akses pasar yang lebih luas tambah Mardianton. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk mengakomodir manajemen dan mengorganisir kegiatan UKM yang telah dilakukan oleh Jemaah dan masyarakat disekitar masjid, seperti; pembentukan koperasi syari’ah di Masjid. Partisipasi aktif dari pengurus masjid ini tentu akan memperkuat ekosistem ekonomi umumat berbasis masjid.

Sistem ekonomi syariah yang diterapkan di masjid juga dapat menjadi solusi untuk menghindari praktik riba yang merugikan masyarakat. Seperti maraknya usaha usaha berkedok koperasi yang berkeliaran di Pesisir Selatan dengan menerapkan bunga yang tinggi. Hal ini dapat diantisipasi denga dana zakat, infak, dan wakaf produktif bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi jamaah yang membutuhkan. Maka, dengan ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat di sekitar masjid yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tereksploitasi dengan riba.

Tentu saja, upaya ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Terutama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan MUI Pesisir Selatan, serta tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan gerakan ekonomi berbasis masjid ini. Oleh karena itu kita sangat berharap dari kolaborasi yang kuat akan memastikan keberlanjutan program ini.

Dengan memanfaatkan potensi masjid sebagai pusat gerakan ekonomi, Pesisir Selatan memiliki peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Upaya ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan di Pesisir Selatan (Alpin)

Pertemuan Luar Biasa Komisi Da’wah MUI Kabupaten Pessel

Rabu, 11/9/2024. Di sebuah ruangan rapat di Kacabdin Painan, tim superhero dari Komisi Da’wah dan Komisi Pendidikan berkumpul. Dengan semangat dan beberapa camilan di meja, mereka siap membahas isu yang cukup serius: penyakit masyarakat di kalangan remaja. Memimpin rapat adalah Hardimen dari Komisi Da’wah dan Muslim Arif dari Komisi Pendidikan, yang selalu siap berinovasi. Keduanya adalah duet seru yang siap menghadapi tantangan dengan humor dan strategi.

Suasana menjadi riuh saat mereka mulai mengungkapkan kekhawatiran mengenai penyakit masyarakat di Pesisir Selatan. “Kita harus beraksi! Ini darurat!” teriak Muslim Arif dengan ekspresi serius namun tetap lucu. Para peserta rapat yang hadir, seperti Elpinas. Ibu Rika Sastralina, Zamroni dan Fakhrial Amir, saling bertukar ide tentang cara menangani masalah yang mengganggu remaja dan pelajar ini. Dengan 25 SMA Negeri dan 9 SMK negeri dan 8 Swasta yang ada, kenyataannya memang membutuhkan solusi yang tepat dan cepat.

Dengan rasa percaya diri, Muslim Arif menyampaikan harapannya tentang kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. “Jika kita bersatu, kita pasti bisa mengatasi masalah ini dengan sukses! Yuk, bergerak bersama!” serunya menggebu-gebu. Kacabdin Wilayah VII pun siap memberikan fasilitas yang diperlukan untuk rapat-rapat selanjutnya, dan suasana semakin akrab ketika semua peserta mulai menyantap camilan sambil merumuskan strategi.

Pertemuan ini tidak hanya sekadar diskusi, tetapi juga menjadi ajang memperkuat kerja sama di antara mereka. Dengan semangat komitmen yang tinggi, mereka pun menandakan bahwa periode darurat penyakit masyarakat di Pesisir Selatan akan segera berakhir. Selain itu, mereka pun bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi para pelajar. Momen berharga ini adalah awal dari langkah berani mereka.

Saat pertemuan berakhir, semua peserta merasa terinspirasi dan siap untuk mengimplementasikan ide-ide yang telah dibahas. “Bersama kita bisa!” teriak Hardimen, diiringi gelak tawa dan tepuk tangan meriah. Dengan komitmen dan integritas, komisi-komisi ini siap menghadapi tantangan, menghadirkan solusi, dan membawa Pesisir Selatan menuju masa depan yang lebih cerah.(Alpin)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan Buya Aprizal mengalokasikan pemahaman bahwa politik tidak selalu identik dengan tindakan yang kotor. Muhammadiyah memandang politik sebagai sebuah media untuk berdakwah dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral, organisasi ini berupaya untuk terlibat dalam kontestasi politik tanpa harus berafiliasi dengan partai politik tertentu, karena memahami bahwa kehadiran mereka di dalam dunia politik adalah demi kepentingan bersama.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pesisir Selatan, Buya Aprizal, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif kader Muhammadiyah dalam politik menjelang pemilu serentak 2024. Ia berpesan kepada seluruh kader untuk tidak bersikap apatis, karena sikap acuh terhadap politik dapat berdampak negatif terhadap upaya dakwah yang telah dijalankan. Dalam konteks ini, politik dilihat bukan hanya sebagai sarana pencapaian kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengupayakan perubahan yang lebih baik.

Pentingnya hubungan yang seimbang antara kekuasaan, ekonomi, dan budaya ditekankan oleh Buya Aprizal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan dapat mendukung kelancaran dakwah. Tanpa adanya dukungan dari kekuasaan, sebuah komunitas dapat kehilangan arah dalam upaya penyebaran nilai-nilai kemanusiaan yang diusung. Oleh karena itu, kader harus memiliki keberanian untuk terlibat dan mengambil bagian dalam dinamika politik yang ada.

Namun, ketika terjun ke dunia politik, para kader Muhammadiyah harus senantiasa memprioritaskan moral dan mengimplementasikan visi dan misi organisasi dalam setiap tindakan. Realisasi program yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat harus menjadi komitmen bersama yang dipegang teguh. Dengan fondasi moral yang kuat, para kader diharapkan dapat menjaga integritas dan keberimbangan dalam melaksanakan peranan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) Muhammadiyah yang kompeten juga menjadi faktor penentu dalam konteks politik. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang ada, kader Muhammadiyah diharapkan tidak hanya menjadi pengikut, melainkan juga menjadi penggerak perubahan yang positif. Hal ini sejalan dengan peran Muhammadiyah sebagai penyejuk dalam masyarakat, yang perlu menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan umat kepada para pengambil keputusan politik.(Alpin)